Politik: Apa dan Mengapa Penting

Daftar Isi

Ilustrasi politik. (Foto: Artistique International).

Politik memengaruhi setiap aspek kehidupan, dari kebijakan publik hingga kesejahteraan sosial.

Sabtu (8/2/2025) | Dalam era dimana kemajuan teknologi serta perubahan sosial menjadi semakin dinamis, fenomena politik yang terjadi pun terus berkembang dan semakin kompleks. Perubahan-perubahan ini tidak hanya memengaruhi struktur pemerintahan dan kebijakan, tetapi juga membentuk pola pikir serta perilaku masyarakat dalam berpolitik.

Salah satu dampak nyata dari dinamika ini adalah semakin tajamnya polarisasi di masyarakat. Perbedaan ideologis yang semakin menguat sering kali dipicu oleh isu-isu sensitif seperti ketidaksetaraan ekonomi, identitas nasional, dan kebijakan publik yang kontroversial.

Polarisasi ini nyatanya kian diperburuk dengan munculnya tren populisme, di mana tokoh politik menggunakan retorika yang menempatkan 'rakyat biasa' sebagai pihak yang harus melawan 'elit yang korup'.

Dalam bukunya The People vs. Democracy, Yascha Mounk menyoroti bagaimana populisme muncul sebagai respons terhadap ketidakpuasan publik terhadap sistem politik yang dianggap gagal mewakili kepentingan mereka.

Pippa Norris dalam Cultural Backlash juga menggarisbawahi bagaimana ketidakpuasan ini menjadi celah yang kerap dieksploitasi oleh elit politik untuk menggalang dukungan, sering kali dengan memanfaatkan narasi keberpihakan kepada rakyat demi kepentingan elektoral semata.

Sejalan dengan meningkatnya populisme, perkembangan teknologi digital turut mengubah lanskap politik secara drastis. Kehadiran media sosial merevolusi cara masyarakat mengakses informasi dan berpartisipasi dalam diskusi politik.

Informasi kini dapat menyebar dengan cepat dan luas, memungkinkan individu lebih terlibat dalam dinamika politik. Namun, di balik kemudahan ini, terdapat ancaman yang tidak kalah besar: penyebaran misinformasi dan berita palsu.

Dalam konteks ini, teori agenda-setting dari McCombs dan Shaw serta konsep framing oleh Robert Entman menjadi relevan. Keduanya menjelaskan bagaimana media memiliki kekuatan untuk membentuk persepsi publik terhadap suatu isu.

Baik media arus utama maupun media sosial, menurut McCombs, Shaw dan Entman, berperan dalam mengarahkan perhatian publik dan mengonstruksi narasi tertentu. Akibatnya, opini masyarakat dapat dengan mudah dipengaruhi oleh sebuah isu yang sering kali meniadakan aspek kompleksitas dari fakta di lapangan.

Selain itu, globalisasi ikut serta memperumit dinamika politik, baik dalam skala nasional maupun internasional. Isu-isu seperti perubahan iklim, keamanan siber, hingga pandemi global tidak dapat diselesaikan secara unilateral oleh satu negara saja. Oleh karena itu, kolaborasi lintas batas menjadi kunci, melibatkan aktor-aktor global seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Forum Ekonomi Dunia (WEF).

Kendati demikian, keterlibatan pihak internasional ini ternyata tidak selalu diterima dengan baik. Dalam banyak kasus, muncul perdebatan sengit ketika kepentingan global dianggap bertentangan dengan kedaulatan nasional.

Beberapa negara merasa bahwa campur tangan pihak luar dapat mengurangi kontrol mereka terhadap kebijakan domestik. Alhasil memicu resistensi terhadap kerja sama internasional.

Di sisi lain, tren demokratisasi partisipatif semakin membuka ruang bagi masyarakat untuk berperan lebih aktif dalam proses politik. Kini, kebijakan publik tidak lagi hanya ditentukan oleh para pemimpin terpilih, tetapi juga mendapat pengaruh besar dari aspirasi warga yang disuarakan melalui berbagai mekanisme, seperti referendum digital, petisi online, hingga kampanye di media sosial.

Robert Dahl dalam Polyarchy: Participation and Opposition menekankan bahwa semakin besar keterlibatan publik dalam politik, semakin responsif dan akuntabel pula pemerintahan yang terbentuk. Konsep ini mencerminkan idealisme demokrasi yang mendorong keterlibatan warga dalam setiap tahap pengambilan keputusan.

Meski begitu, realitas politik sering kali tidak sejalan dengan idealisme yang diusung. Apa yang dijanjikan dalam retorika politik, tidak selalu tercermin dalam praktik pemerintahan. Menciptakan kesenjangan antara harapan dan kenyataan.

Terlepas dari berbagai tantangan yang ada, fenomena politik tetap memiliki dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari. Kebijakan yang lahir dari dinamika politik menentukan berbagai aspek penting, mulai dari ekonomi—termasuk lapangan kerja, pajak, dan harga barang—hingga sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Selain itu, politik juga membentuk norma sosial dan pola interaksi antarwarga. Regulasi mengenai hak asasi manusia, integrasi sosial, dan kebebasan berekspresi berperan dalam menentukan sejauh mana masyarakat dapat berkembang dalam ruang publik yang inklusif.

Konsep dan Mengapa Politik Itu Penting

Politik adalah konsep yang mencakup distribusi dan penggunaan kekuasaan dalam masyarakat. Dari perspektif klasik, Aristoteles menyebut politik sebagai bagian dari kehidupan manusia sebagai zoon politikon, yakni makhluk sosial yang secara alami hidup dalam komunitas.

Konsep politik menurutnya berakar dari polis atau negara-kota di Yunani kuno, di mana politik berfungsi sebagai alat untuk mencapai kebaikan bersama. Pemikirannya ini menekankan kehidupan berpolitik idealnya berorientasi pada moralitas dan kesejahteraan kolektif.

Dalam perkembangan modern, politik didefinisikan sebagai arena persaingan berbagai kepentingan yang mempengaruhi kebijakan publik. Robert Dahl menyoroti pentingnya demokrasi dan partisipasi rakyat dalam proses politik, sedangkan David Easton menawarkan model input-proses-output untuk menjelaskan bagaimana aspirasi masyarakat dikonversi menjadi kebijakan oleh lembaga pemerintahan.

Sementara itu, Harold Lasswell menggambarkan politik dalam kerangka distribusi kekuasaan dan sumber daya, dengan pertanyaan mendasar: "Siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana?". Pendekatannya ini menekankan dimensi praktis dan kompetitif dalam dunia politik.

Ilustrasi politik. (Foto: lansirin.id)

Di sisi lain, perspektif kritis yang diusung oleh Michel Foucault melihat politik tidak hanya dalam kerangka institusi formal, tetapi juga dalam relasi kuasa yang tersebar di berbagai aspek sosial dan budaya.

Yang disorot Foucault adalah bagaimana pengetahuan dan diskursus digunakan untuk mempertahankan dominasi yang tidak tampak secara eksplisit, tetapi bekerja melalui norma dan praktik yang telah terinternalisasi dalam masyarakat.

Pendekatannya itu memberikan pemahaman bahwa politik bukan sekadar soal pemerintahan atau kebijakan, tetapi juga mencerminkan bagaimana kekuasaan bekerja dalam berbagai aspek kehidupan.

Dari berbagai perspektif ini, politik dapat dilihat dari sudut pandang normatif yang berorientasi pada nilai-nilai moral, dari aspek mekanisme demokrasi dan kebijakan publik, hingga sebagai arena persaingan dan relasi kekuasaan dalam kehidupan sosial.

Keputusan politik memiliki pengaruh substansial dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga aspek sosial masyarakat. Dalam bidang ekonomi, kebijakan fiskal yang ditetapkan pemerintah, seperti pengaturan pajak, pengeluaran, dan subsidi, langsung berdampak pada pertumbuhan sektor industri dan stabilitas pasar.

Kebijakan yang mendukung investasi dan inovasi teknologi dapat merangsang lapangan kerja dan daya saing, sementara regulasi yang terlalu ketat berisiko menghambat dinamika pasar. Keputusan politik yang stabil dan konsisten juga menciptakan iklim investasi yang lebih baik, yang pada gilirannya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Di sektor pendidikan, keputusan politik berperan besar dalam menentukan alokasi anggaran untuk pendidikan dan reformasi kebijakan yang terkait. Pembagian dana yang tepat memungkinkan peningkatan infrastruktur sekolah, kesejahteraan guru, dan kualitas pengajaran.

Kebijakan pendidikan yang inklusif, seperti beasiswa dan pendidikan gratis, berusaha menciptakan akses yang setara bagi semua kalangan masyarakat, sekaligus mengurangi ketimpangan kualitas pendidikan antar daerah dan kelompok ekonomi. Kebijakan semacam ini juga berkontribusi dalam pengembangan sumber daya manusia, yang sangat penting untuk kemajuan nasional.

Dalam sektor kesehatan, keputusan politik turut mengatur pembentukan sistem layanan kesehatan nasional yang efektif. Kebijakan terkait asuransi kesehatan, rumah sakit, dan regulasi lainnya memengaruhi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat dan keberhasilan dalam menghadapi krisis kesehatan, seperti pandemi.

Pemerintah yang responsif dan berbasis bukti ilmiah mampu memberikan fasilitas yang memadai dan merespons dengan cepat dalam situasi darurat, sehingga mampu mengurangi angka kematian dan memperbaiki indikator kesehatan.

Di ranah sosial, kebijakan yang terkait dengan kesejahteraan sosial, seperti program jaminan sosial dan bantuan langsung tunai, berperan dalam mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.

Selain itu, kebijakan integrasi sosial yang mendukung pluralisme dan toleransi berupaya menciptakan kohesi sosial yang lebih kuat. Program-program ini penting untuk memperkuat ikatan sosial antar kelompok, mengurangi potensi konflik, dan membangun identitas kolektif yang harmonis dalam masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam proses politik menjadi salah satu elemen kunci dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan demokratis. Tanpa keterlibatan aktif warga, kebijakan yang dibuat berisiko tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi publik. Keikutsertaan ini bisa dilakukan melalui pemilu, konsultasi publik, diskusi kebijakan, hingga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Ilustrasi politik. (Foto: lansirin.id).

Robert Dahl dalam teorinya tentang demokrasi menekankan legitimasi sebuah pemerintahan bergantung pada sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan. Ketika warga memiliki akses terhadap proses politik, mereka dapat memastikan kebijakan yang diterapkan selaras dengan kepentingan bersama.

Selain memberikan legitimasi, partisipasi publik juga berkontribusi pada peningkatan kualitas kebijakan. Dengan melibatkan berbagai kelompok masyarakat dalam proses diskusi dan penyusunan regulasi, pemerintah dapat mengakomodasi lebih banyak perspektif, terutama dari kelompok yang selama ini kurang terwakili.

Jürgen Habermas dalam konsepnya yang diberi nama ruang publik menegaskan bahwa dialog terbuka antara masyarakat dan pemerintah menjadi sarana efektif dalam menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif. Tanpa adanya mekanisme partisipasi, kebijakan yang dibuat cenderung elitis dan berisiko mengabaikan realitas di lapangan.

Keterlibatan masyarakat dalam politik juga berperan penting dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Ketika publik secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan melalui media, organisasi masyarakat sipil, atau forum diskusi, peluang terjadinya korupsi dan penyimpangan kebijakan bisa diminimalisir.

Transparency International mencatat negara-negara dengan tingkat partisipasi publik yang tinggi dalam politik cenderung memiliki tingkat korupsi yang lebih rendah. Dengan adanya tekanan dari masyarakat, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam menjalankan kebijakan, karena setiap keputusan yang diambil berada di bawah pengawasan publik.

Lebih dari sekadar hak, partisipasi politik juga merupakan tanggung jawab warga negara dalam menjaga demokrasi tetap berjalan dengan sehat. John Dewey dalam pemikirannya tentang demokrasi sebagai cara hidup menekankan keterlibatan masyarakat dalam politik tidak hanya sebatas memilih dalam pemilu, tetapi juga aktif dalam diskusi publik, memahami kebijakan, serta terlibat dalam aksi kolektif untuk memperjuangkan perubahan.

Dengan demikian, setiap keputusan politik yang diambil membawa dampak luas bagi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek, yang mencerminkan peran sentral politik dalam menciptakan perubahan sosial dan ekonomi yang krusial.

Lewat keterlibatan yang lebih luas, masyarakat memiliki kendali lebih besar terhadap arah kebijakan negara, sehingga pemerintahan yang terbentuk benar-benar mencerminkan kepentingan rakyat secara luas.

Politik merupakan topik yang tidak terhindarkan dalam kehidupan kita karena dampaknya yang luas dan mendalam terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah mempengaruhi akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.

Selain itu, sistem politik menentukan hak-hak individu dan kebebasan berpendapat, yang sangat penting bagi masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Stabilitas ekonomi juga sangat dipengaruhi oleh keputusan politik, yang dapat berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

***

Politik bukan sekadar perebutan kekuasaan atau ajang kompetisi antar-aktor di panggung pemerintahan, tetapi juga mencakup mekanisme pengambilan keputusan, distribusi kekuasaan, serta cara masyarakat mengatur dirinya dalam mencapai kepentingan bersama.

Dengan menelusuri definisi politik dari berbagai perspektif, kita dapat memahami bagaimana konsep ini membentuk hubungan antara individu, kelompok, dan negara dalam suatu sistem sosial.